EnterPrime News - Penetapan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi perbincangan di media sosial. Sejumlah warganet mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya tercatat dalam Desil 9 bahkan Desil 10, meski merasa kondisi ekonomi sehari-hari masih jauh dari kategori masyarakat mampu.
Keluhan tersebut muncul karena sebagian warga mengaku memiliki penghasilan yang relatif pas-pasan, masih tinggal di rumah kontrakan, serta harus memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan persepsi mereka setelah melihat posisi desil dalam DTSEN.
Perbincangan mengenai desil semakin ramai setelah pemerintah menggunakan DTSEN sebagai salah satu basis data dalam menentukan sasaran berbagai program perlindungan sosial. Kondisi itu membuat masyarakat mulai mengecek posisi kesejahteraan keluarganya dan mempertanyakan bagaimana seseorang dapat masuk Desil 9 atau 10.
Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bahwa penentuan desil tidak hanya didasarkan pada besaran gaji atau pendapatan seseorang.
DTSEN mengelompokkan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai variabel sosial dan ekonomi. BPS menyebut sejumlah indikator yang digunakan antara lain identitas kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi dan kualitas tempat tinggal, akses sanitasi dan air minum, kesehatan, disabilitas, kepemilikan aset, hingga kepemilikan usaha.
Dengan demikian, seseorang yang merasa memiliki pendapatan terbatas belum tentu otomatis berada dalam kelompok desil rendah. Kondisi ekonomi rumah tangga dilihat secara lebih luas melalui sejumlah variabel yang tersedia dalam basis data.
BPS menjelaskan, desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan. Desil 1 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sedangkan Desil 10 merupakan kelompok dengan peringkat kesejahteraan paling tinggi.
Salah satu faktor yang dapat memengaruhi pemeringkatan adalah kepemilikan aset dan kondisi tempat tinggal. Artinya, pendapatan bulanan bukan satu-satunya informasi yang digunakan untuk menentukan posisi sebuah keluarga.
Kondisi tersebut dapat menjelaskan mengapa seseorang dengan penghasilan yang menurut pengakuannya pas-pasan tetap berpotensi berada di desil yang lebih tinggi apabila variabel sosial ekonominya menunjukkan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi dibandingkan rumah tangga lainnya.
BPS menyebut pemeringkatan kesejahteraan dalam DTSEN dilakukan berdasarkan variabel sosial ekonomi. Regulasi BPS juga menjelaskan bahwa proses tersebut diterapkan terhadap data yang telah melalui validasi identitas kependudukan.
BPS juga menegaskan bahwa DTSEN bukan data yang bersifat statis. Data tersebut terus dimutakhirkan untuk menyesuaikan perubahan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Dalam DTSEN Volume 2 Tahun 2026, BPS memperbarui cakupan data menjadi sekitar 95,3 juta keluarga atau 289,3 juta individu. Pembaruan tersebut mencakup data demografi serta hasil verifikasi lapangan. BPS juga menyebut pemutakhiran itu menurunkan kesalahan inklusi menjadi sekitar 0,06 persen dan memperbaiki klasifikasi kesejahteraan pada puluhan ribu keluarga.
Pemutakhiran diperlukan karena kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah. Seseorang yang sebelumnya berada pada kelompok tertentu dapat mengalami perubahan posisi setelah terjadi perubahan pendapatan, pekerjaan, kepemilikan aset, kondisi rumah tangga, maupun variabel sosial ekonomi lainnya.
Ramainya keluhan mengenai hasil pemeringkatan menunjukkan pentingnya mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data. BPS sebelumnya menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan pemutakhiran DTSEN agar kondisi masyarakat yang tercatat semakin mendekati keadaan sebenarnya di lapangan. Karena itu, masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan data yang tercatat perlu mengikuti mekanisme pemutakhiran atau verifikasi yang disediakan pemerintah melalui jalur yang berlaku.
BPS sendiri mengakui adanya kebutuhan untuk terus meningkatkan kualitas dan akurasi DTSEN. Data hasil verifikasi lapangan menjadi salah satu bagian penting dalam proses pembaruan sehingga kondisi riil masyarakat dapat tercermin dalam basis data nasional.
Perdebatan di media sosial juga memperlihatkan masih adanya kesalahpahaman mengenai arti Desil 10. Status tersebut tidak serta-merta berarti seseorang memiliki kekayaan besar atau berada pada kategori orang kaya secara absolut.
Desil merupakan peringkat relatif tingkat kesejahteraan dalam populasi berdasarkan variabel yang digunakan dalam DTSEN. Dengan kata lain, posisi desil menunjukkan letak suatu keluarga dalam distribusi kesejahteraan, bukan label yang secara langsung menggambarkan jumlah gaji atau kekayaan seseorang.
Karena itu, seseorang yang tercatat dalam Desil 10 tetap dapat merasa terbebani oleh biaya hidup, memiliki penghasilan yang tidak terlalu besar, atau bahkan masih tinggal di rumah kontrakan.***