EnterPrime News - Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, akan menjadi lokasi penyampaian aspirasi dari sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa pada Kamis (27/8/2026).
Sedikitnya empat kelompok dijadwalkan menggelar aksi dengan membawa agenda dan tuntutan yang berbeda. Mereka adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4).
Meski memiliki latar belakang dan tuntutan berbeda, aksi tersebut sama-sama diarahkan untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan DPR RI mengenai sejumlah persoalan yang dinilai berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kelompok pertama, AMPB yang berasal dari Pati, Jawa Tengah, akan membawa isu pemberantasan korupsi sebagai salah satu agenda utama. Mereka mendesak DPR RI segera menyelesaikan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Selain itu, AMPB meminta DPR memberikan pernyataan sikap secara tertulis mengenai komitmen untuk menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut.
Tidak hanya persoalan legislasi, AMPB juga menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, termasuk Bupati Pati Sudewo. Dalam materi tuntutannya, AMPB menyoroti dugaan penerimaan suap dan gratifikasi senilai Rp2,6 miliar dengan potensi kerugian negara yang disebut mencapai Rp42 miliar.
Kelompok tersebut juga menyinggung persoalan rekening donasi yang dikelola Mas Botok yang sempat mengalami pemblokiran menjelang pelaksanaan aksi.
Meski menghadapi sejumlah kendala, AMPB memastikan tetap berangkat ke Jakarta dan menyampaikan aspirasi secara damai. Sementara itu, Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB) juga dijadwalkan bergabung dalam aksi di kawasan DPR RI setelah sebelumnya menyampaikan aspirasi di Kantor DPRD Kota Depok. AMDB membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kedua, meminta pemberian hukuman berat, termasuk hukuman mati bagi koruptor. Ketiga, mendesak pemerintah mengambil langkah untuk menurunkan harga kebutuhan pokok.
Sekitar 2.000 anggota AMDB disebut telah dijadwalkan mengikuti rangkaian aksi di Depok sebelum bergerak menuju Jakarta. Kehadiran massa AMDB diperkirakan menambah jumlah peserta aksi yang menyampaikan aspirasi di sekitar Kompleks Parlemen.
Kelompok berikutnya, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), akan membawa tuntutan yang lebih luas. GERAM merupakan gabungan dari 14 organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil. Sekitar 1.000 orang disebut akan dikerahkan untuk mengikuti aksi tersebut.
Mereka membawa sedikitnya 10 tuntutan yang mencakup berbagai bidang, mulai dari politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan hingga pemberantasan korupsi. GERAM juga meminta pimpinan DPR RI turun langsung menemui peserta aksi dan membuka ruang dialog dengan massa.
Adapun tuntutan yang mereka bawa antara lain meminta pertanggungjawaban politik dan hukum terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, mengevaluasi pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta menolak kebijakan perpajakan yang dinilai membebani masyarakat.
Selain itu, GERAM menyerukan pendidikan dan kesehatan gratis, penurunan harga kebutuhan pokok, serta peningkatan upah buruh. Mereka juga meminta pemerintah menetapkan bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur sebagai bencana nasional, memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga, mendorong demiliterisasi, menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis, serta menyita aset hasil korupsi untuk kepentingan masyarakat.
Berbeda dengan tiga kelompok lainnya, Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4) hadir dengan agenda yang lebih mendukung kebijakan pemerintah.
Kelompok yang berasal dari Bangkalan, Jawa Timur, tersebut akan menyuarakan dukungan terhadap sejumlah program Presiden Prabowo Subianto, khususnya Makan Bergizi Gratis (MBG). RMP4 bahkan disebut menyiapkan sekitar 500 tiket keberangkatan bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengikuti aksi di Jakarta.
Meski memberikan dukungan, RMP4 tidak menutup mata terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG. Mereka meminta pemerintah melakukan evaluasi terhadap tata kelola program tersebut. Sejumlah dapur MBG yang dinilai masih memiliki kekurangan juga diminta untuk dibenahi.
RMP4 menegaskan bahwa evaluasi tersebut bukan berarti meminta program MBG dihentikan. Sebaliknya, mereka menginginkan perbaikan dalam pelaksanaan agar program tersebut dapat berjalan lebih baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Rangkaian aksi yang digelar empat kelompok tersebut menunjukkan beragamnya aspirasi masyarakat yang akan disampaikan di depan Gedung DPR RI. Mulai dari desakan pengesahan RUU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, persoalan ekonomi dan harga kebutuhan pokok, isu pendidikan serta kesehatan, hingga evaluasi sekaligus dukungan terhadap program pemerintah.
Dengan jumlah massa yang cukup besar dari sejumlah daerah, pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen menjadi salah satu perhatian dalam pelaksanaan aksi. Di sisi lain, penyampaian aspirasi secara terbuka diharapkan tetap berlangsung tertib dan damai sehingga tuntutan masing-masing kelompok dapat disampaikan serta didengar oleh para wakil rakyat.***