EnterPrime News - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah tengah melakukan pembenahan terhadap Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut dilakukan menyusul munculnya keluhan masyarakat yang merasa kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi desil yang tercantum dalam data pemerintah.
Purbaya mengatakan, perbaikan DTSEN menjadi perhatian pemerintah karena data tersebut memiliki peran penting dalam menentukan berbagai kebijakan, termasuk penyaluran bantuan sosial hingga pemberian subsidi.
"Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini (2026) ya," kata Purbaya kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Purbaya menjelaskan, pemerintah telah menyediakan anggaran cukup besar untuk mendukung pembenahan data sosial dan ekonomi masyarakat. Anggaran tersebut juga berkaitan dengan kegiatan sensus dan penguatan sistem pendataan yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, total anggaran yang dialokasikan mencapai hampir Rp7 triliun atau sedikit lebih besar dari angka tersebut.
"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya, dengan macam-macam ya. Cukup banyak termasuk BPS," ujarnya.
Ia menuturkan, BPS sebelumnya mengajukan tambahan anggaran kepada Kementerian Keuangan pada awal 2026. Pemerintah kemudian memenuhi permintaan tersebut untuk mendukung upaya meningkatkan kualitas data.
"Penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan (2027) seharusnya sih akan lebih baik," kata Purbaya.
Dalam sistem DTSEN, masyarakat dikelompokkan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi ke dalam 10 kelompok atau desil. Masing-masing desil secara umum mencakup sekitar 10 persen populasi.
Semakin rendah angka desil, semakin rendah pula tingkat kesejahteraan kelompok masyarakat tersebut. Sebaliknya, masyarakat yang berada di desil lebih tinggi dikategorikan memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang relatif lebih baik.
Namun, dalam praktiknya, muncul sejumlah keluhan masyarakat yang merasa klasifikasi tersebut tidak menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
Purbaya mengakui bahwa kesalahan dalam proses pendataan tetap mungkin terjadi, meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaikinya.
"Kalau salah satu dua kan biasanya selalu ada kalau di-survey ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," tuturnya.
Ketepatan DTSEN menjadi penting karena data tersebut digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai kebijakan pemerintah.
Ketidaksesuaian data desil dapat berdampak pada masyarakat yang menerima atau tidak menerima sejumlah program bantuan maupun subsidi. Salah satunya berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial.
Selain bansos, klasifikasi desil juga mulai dikaitkan dengan kebijakan subsidi energi. Pemerintah sebelumnya berencana membatasi akses masyarakat yang berada dalam kelompok desil 9 dan 10 untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite.
Kebijakan tersebut membuat akurasi data menjadi sorotan. Sebab, masyarakat yang sebenarnya memiliki kondisi ekonomi terbatas berpotensi terdampak apabila masuk ke dalam kelompok desil yang lebih tinggi akibat ketidaksesuaian data.
Persoalan klasifikasi desil belakangan menjadi perbincangan di media sosial. Sejumlah masyarakat mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya masuk dalam desil 9 atau 10 yang merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan tertinggi dalam sistem tersebut.
Keluhan bahkan datang dari sejumlah pekerja sektor informal. Tukang becak hingga pedagang pentol disebut masuk dalam kelompok desil 9-10, meski kondisi ekonomi mereka dinilai tidak mencerminkan kategori tersebut.
Pemerintah kini berupaya memperbaiki kualitas DTSEN agar pendataan masyarakat semakin akurat dan dapat menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Dengan pembenahan tersebut, pemerintah berharap kesalahan klasifikasi dapat ditekan sehingga program bantuan, subsidi, maupun kebijakan sosial-ekonomi lainnya benar-benar diberikan sesuai kondisi dan kebutuhan masyarakat.***